KEP-218/BC/2026: Uji Coba Fasilitas Kepabeanan Tahap Keempat Mulai 26 Oktober
DJBC akan menjalankan uji coba Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan tahap keempat mulai 26 Oktober 2026 berdasarkan KEP-218/BC/2026. Kebijakan ini berfokus pada fasilitas pembebasan bea masuk dalam PMK 45/2026 untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Siapa yang perlu memperhatikan kebijakan ini?
Keputusan yang ditetapkan pada 19 Oktober 2026 ini menunjuk Direktorat Fasilitas Kepabeanan, sembilan kantor wilayah, serta KPU Tanjung Priok dan KPU Soekarno-Hatta. Penggunanya mencakup kementerian, lembaga, badan, dan industri tertentu pengguna fasilitas terkait.
Cakupan barang mengikuti PMK 45/2026, termasuk persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, suku cadang, serta barang dan bahan untuk menghasilkan barang bagi pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa kesesuaian fasilitasnya sebelum menganggap transaksi mereka masuk dalam uji coba.
Apakah sudah mandatory?
Belum berdasarkan keputusan ini. Diktum Keenam menyatakan penerapan penuh atau mandatory akan ditetapkan lebih lanjut. Uji coba dan penerapan penuh perlu dibedakan dalam menyusun rencana operasional.
Sumber primer: KEP-218/BC/2026, terutama Diktum Kesatu sampai Ketiga, Keenam, dan Kedelapan.
Langkah persiapan bagi pengguna fasilitas
Rekomendasi berikut merupakan langkah pengelolaan operasional, bukan persyaratan tambahan yang ditetapkan keputusan:
- Petakan fasilitas dan transaksi. Buat daftar permohonan yang perlu ditelaah cakupannya bersama tim kepabeanan.
- Koordinasikan kesiapan akses. Pastikan petugas perusahaan mengetahui saluran layanan dan kontak kantor yang menangani fasilitasnya.
- Rapikan dokumen. Gunakan daftar pemeriksaan internal agar identitas pemohon, rincian barang, dan dokumen pendukung konsisten.
- Siapkan pencatatan kendala. Catat waktu, pesan kesalahan, dan komunikasi dengan petugas agar tindak lanjut dapat ditelusuri.
Perusahaan dapat meninjau kesiapan administrasinya melalui review kepatuhan regulasi kepabeanan dan cukai.
Ringkasan untuk perusahaan
Prioritaskan pemeriksaan cakupan fasilitas dan koordinasi sebelum tanggal pelaksanaan. Hindari menyamakan pengumuman uji coba dengan kewajiban penggunaan bagi semua importir. Untuk kebutuhan pendampingan, gunakan layanan konsultasi kepabeanan dan cukai Pabean.co.id.
Ditelaah pada 23 Oktober 2026. Status pelaksanaan selanjutnya perlu mengikuti pengumuman resmi DJBC.